Perundingan Linggarjati 25 Maret 1947

 

Perundingan Linggarjati adalah suatu perundingan antara Indonesia dan Belanda di Linggarjati, Jawa Barat yang menghasilkan persetujuan mengenai status kemerdekaan Indonesia. Hasil perundingan ini ditandatangani di Istana Merdeka Jakarta pada 15 November 1946 dan ditandatangani secara sah oleh kedua negara pada 25 Maret 1947.

Masuknya AFNEI yang diboncengi NICA ke Indonesia karena Jepang menetapkan 'status quo' di Indonesia menyebabkan terjadinya konflik antara Indonesia dengan Belanda, seperti contohnya peristiwa 10 November, selain itu pemerintah Inggris menjadi penanggung jawab untuk menyelesaikan konflik politik dan militer di Asia. Oleh sebab itu, Sir Archibald Clark Kerr, Diplomat Inggris, mengundang Indonesia dan Belanda untuk berunding di Hooge Veluwe, namun perundingan tersebut gagal karena Indonesia meminta Belanda mengakui kedaulatannya atas Jawa, Sumatera dan Pulau Madura, namun Belanda hanya mau mengakui Indonesia atas Jawa dan Madura saja.

Konflik yang berlarut-larut antara Indonesia dan Belanda menjadi latar belakang terjadinya Perjanjian Linggarjati. Konflik ini muncul dikarenakan Belanda belum rela untuk mengakui kemerdekaan bangsa Indonesia yang baru saja dideklarasikan. Para pemimpin menyadari bahwa untuk menyelesaikan konflik bukan dengan peperangan yang akan memakan banyak korban. Untuk itu, Inggris berusaha mempertemukan Indonesia dengan Belanda di meja perundingan. Realisasinya adalah pada tanggal 10 November 1946 diadakan perundingan antara Indonesia dan Belanda di Linggarjati, Cirebon. Perundingan Linggarjati dihadiri oleh beberapa tokoh juru runding, antara lain sebagai berikut:

• Pemerintah Indonesia diwakili oleh Sutan Syahrir, Mohammad Roem, Mr. Susanto Tirtoprojo, dan Dr. A. K. Gani.
• Pemerintah Belanda diwakili oleh Prof. Schermerhorn, De Boer, dan Van Pool. 
• Inggris, sebagai mediator diwakili oleh Lord Killearn.

 

Isi Perjanjian Linggarjati

Penandatangan isi Perjanjian Linggarjati antara Indonesia dan Belanda dilakukan pada tanggal 25 Maret 1947 dalam suatu upacara kenegaraan di Istana Negara Jakarta. Berikut ini adalah isi Perjanjian Linggarjati.

• Belanda mengakui secara de facto Republik Indonesia dengan wilayah kekuasaan meliputi Madura, Sumatera, dan Jawa. Belanda sudah harus meninggalkan daerah de facto paling lambat pada tanggal 1 Januari 1949.
• Belanda dan Republik Indonesia akan bekerja sama untuk membentuk Negara serikat dengan nama RIS. Negara Indonesia Serikat akan terdiri dari RI, Timur Besar, dan Kalimantan. Pembentukan RIS akan dilaksanakan sebelum tanggal 1 Januari 1949.
• Belanda dan RIS akan membentuk Uni Indonesia-Belanda dengan Ratu Belanda sebagai ketua.

Perjanjian Linggarjati memberikan dampak positif dan negatif bagi bangsa Indonesia. Dampak positifnya adalah Indonesia sebagai negara yang baru saja mendeklarasikan kemerdekaannya mendapatkan pengakuan dari Belanda. Sedangkan, dampak negatifnya adalah wilayah Indonesia semakin sempit karena Belanda mengakui kekuasaan de facto Republik hanya pada Jawa, Madura, dan Sumatra saja.

Peristiwa 10 November 1945

Pertempuran Surabaya merupakan peristiwa sejarah perang antara pihak tentara Indonesia dan pasukan Britania Raya. Peristiwa besar ini terjadi pada tanggal 10 November 1945 di Kota Surabaya, Jawa Timur. Pertempuran ini adalah perang pertama pasukan Indonesia dengan pasukan asing setelah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia dan satu pertempuran terbesar dan terberat dalam sejarah Revolusi Nasional Indonesia yang menjadi simbol nasional atas perlawanan Indonesia terhadap kolonialisme.

Pertempuran Surabaya melawan pasukan sekutu tidak dapat dilepaskan dari peristiwa yang mendahuluinya, yaitu usaha perbutan kekuasaan dan senjata dari tangan Jepang yang dimulai sejak tanggal 2 September 1945. Kejadian tersebut telah membangkitkan pergolakan sehingga me-nimbulkan situasi revolusi yang konfrontatif. Para pemuda berhasil memiliki senjata, dan pemerintah memberikan dukungan terhadap tindakan yang mereka lakukan. Bahkan keduanya siap menghadapi berbagai ancaman yang datang baik dari luar maupun dari dalam.

KEDATANGAN PASUKAN SEKUTU DI SURABAYA

Pada tanggal 25 Oktober 1945, pasukan Sekutu dari Brigade 49 di bawah pimpinan Brigadir Jenderal A.W.S. Mallaby mendarat di Surabaya. Pasukan itu merupakan bagian dari Divisi ke-23 di bawah pimpinan Jenderal D.C. Hawthorn. Mereka mendapat tugas dari Panglima AFNEI untuk melucuti serdadu Jepang dan menyelamatkan para interniran Sekutu. Pemimpin pasukan Sekutu menemui R.M. Suryo (pemegang pemerintahan Indonesia di Jawa Timur). Namun pemerintah Indonesia di Jawa Timur merasa enggan menerima kedatangan mereka. Setelah diadakan pertemuan antara wakil pemerintah Republik Indonesia dengan Brigadir Jenderal A.W.S. Mallaby, disepakati hal-hal berikut ini.

1. Inggris berjanji bahwa pada tentara mereka tidak terdapat angkatan perang Belanda. .
2. Mereka menyetujui kerja sama kedua belah pihak untuk menjamin keamanan dan ketenteraman
3. Mereka segera membentuk kontak biro agar kerja sama dapat terlaksana sebaik-baiknya
4. Inggris hanya akan melucuti senjata Jepang. 

Oleh karena itu, pihak Republik Indonesia memperkenankan tentara Inggris memasuki kota dengan syarat hanya objek-objek yang sesuai dengan tugasnya yang boleh diduduki, seperti kamp-kamp tawanan. Namun dalam perkembangan berikutnya, pihak Inggris mengingkari janjinya. Pada tanggal 26 Oktober 1945 malam hari satu pleton field security section di bawah pimpinan Kapten Shaw melakukan penyerangan ke Penjara Kalisosok untuk membebaskan Kolonel Huiyer (seorang Kolonel Angkatan Laut Belanda) bersama kawan-kawannya.

Tindakan Inggris dilanjutkan dengan menduduki Pangkalan Udara Morokrembangan, Pelabuhan Tanjung Perak, Kantor Pos Besar, Gedung Bank Intemasional, dan objek vital lainnya. Pada tanggal 27 Oktober 1945, pukul 11.00 pesawat terbang Inggris menyebarkan pamflet-pamflet. Pamflet-pamflet itu berisi perintah agar rakyat Surabaya menyerahkan senjata yang dirampasnya dari tangan Jepang. Pemerintah Republik Indonesia berusaha menanyakan hal itu kepada Brigadir Jenderal A.W.S. Mallaby, tetapi ia mengakui mengetahui tentang pamflet tersebut.

Sikap itu menghilangkan kepercayaan pemerintah Republik Indonesia kepadanya. Pemerintah meminta kepada para pemuda untuk tetap siaga menghadapi segala kemungkinan. Pada tanggal 27 Oktober 1945 terjadi kontak senjata yang pertama antara para pemuda dengan pihak Inggris. Kontak senjata itu meluas, sehingga terjadi pertempuran antara Indonesia dengan Inggris tanggal 28, 29, dan 30 Oktober 1945. Dalam pertempuran itu pasukan Sekutu dapat dipukul mundur dan bahkan hampir dapat dihancurkan oleh pasukan Indonesia.

Beberapa objek vital berhasil direbut kembali oleh para pemuda. Bahkan pemimpin pasukan Sekutu Brigadir Jenderal A.W.S. Mallaby berhasil ditawan oleh para pemuda. Melihat kenyataan seperti itu, komandan pasukan sekutu hubungi Presiden Soekarno untuk mendamaikan perselisihan antara pemuda dengan asukan Inggris di sana. Pada tanggal 30 Oktober 1945, Presiden Soekarno, Hatta, dan Amir Syarifuddin datang ke Surabaya untuk mendamaikan perselisihan itu. Perdamaian berhasil dicapai, tetapi setelah sekembalinya Soekarno dan rombongan ke Jakarta, pertempuran kembali terjadi dan menewaskan Jenderal A.W.S. Mallaby. Pasukan Inggris nyaris hancur, kemudian mereka meminta bantuna dari Devisi V di bawah pimpinan Mayor Jendral Mansergh dengan kekuatan 24.000 orang.

Pada tanggal 9 November 1945, Inggris mengeluarkan ultimatum yang berisi ancaman akan  menggempur kota Surabaya dari darat, laut, dan udara apabila orang-orang Indonesia Surabaya tidak menaati perintah Inggris. Mereka juga mengeluarkan instruksi yang isinya bahwa semua pimpinan bangsa Indonesia dan para pemuda di Surabaya harus datang selambat-lambatnya tanggal 10 November 1945, pukul 06.00 pagi pada tempat yang telah ditentukan. Mereka diharuskan datang dengan tangan di atas kepala, dan kemudian menandatangani dokumen yang tersedia sebagai tanda menyerah tanpa syarat.

TERJADINYA PERISTIWA 10 NOVEMBER

Para pemuda yang memegang senjata diperintahkan untuk menyerahkan senjatanya. Ultimatum itu tidak ditaati oleh rakyat Surabaya. Pada tanggal 10 November 1945 terjadi pertempuran Surabaya yang sangat dahsyat. Rakyat Surabaya bertekad untuk bertempur mati-matian. Kejadian itu merupakan sebuah lambang keberanian dan kebulatan tekad dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Peristiwa 10 November itu diperingati setiap tahun sebagai hari Pahlawan oleh seluruh bangsa Indonesia.

Agresi Militer Belanda I 21 Juli 1947

Agresi Militer Belanda I adalah operasi militer Belanda di Jawa dan Sumatera terhadap Republik Indonesia yang dilaksanakan dari 21 Juli 1947 sampai 5 Agustus 1947. Operasi militer ini merupakan bagian dari Aksi Polisionil yang diberlakukan Belanda dalam rangka mempertahankan penafsiran Belanda atas Perundingan Linggarjati. Dari sudut pandang Republik Indonesia, operasi ini dianggap merupakan pelanggaran dari hasil Perundingan Linggarjati.

Agresi Militer Belanda 1 direncanakan oleh Van Mook, dia merencanakan negara-negara boneka dan ingin mengembalikan kekuasaan Belanda atas Indonesia. Untuk mencapai tujuan tersebut pihak Belanda melanggar perundingan linggarjati yang telah disepakati sebelumnya, bahkan mereka menyobek kertas perjanjian tersebut. Kemudian pada tanggal 21 Juli 1947, Belanda melancarkan aksi militer pertama dengan target utama kota-kota besar di pulau Jawa dan Sumatra.

Pasukan TNI yang tidak pernah menyangka akan terjadinya agresi militer Belanda itu, tidak siap untuk menghadang serangan yang datangnya secara tiba-tiba. Serangan tersebut mengakibatkan pasukan TNI tercerai-berai. Dalam keadaan seperti itu, pasukan TNI berusaha untuk menjalin koordinasi antar satuan dan membangun daerah pertahanan baru. Pasukan TNI melancarkan taktik gerilya untuk menghadapi pasukan Belanda. Dengan taktik gerilya, ruang gerak pasukan Belanda berhasil dibatasi. Gerakan pasukan Belanda hanya berada pada kota-kota besar dan jalan-jalan raya, sedangkan di luar kota, kekuasaan berada di tangan pasukan TNI.

Agresi Militer Belanda 1 ternyata menimbulkan reaksi yang hebat dari dunia internasional. Pada tanggal 30 Juli 1947, pemerintah India dan Australia mengajukan permintaan resmi agar masalah Indonesia segera dimasukkan dalam daftar acara Dewan Keamanan PBB. Pada tanggal 1 Agustus 1947, Dewan Keamanan PBB memerintahkan penghentian dari kedua belah pihak yang mulai berlaku tanggal 4 Agustus 1947. Untuk mengawasi pelaksanaan perjanjian gencatan senjata tersebut, maka dibentuk suatu Komisi Konsuler yang anggotanya adalah konsul jenderal yang berada di Indonesia.

Komisi Konsuler itu diperkuat dengan militer Amerika Serikat dan Prancis, yaitu sebagai peninjau militer. Dalam laporannya kepada Dewan Keamanan PBB, Komisi Konsuler menyatakan bahwa antara tanggal 30 Juli 1947 - 4 Agustus 1947 pasukan Belanda masih mengadakan gerakan militer. Pemerintah Indonesia menolak garis demarkasi yang dituntut oleh pemerintah Belanda berdasarkan kemajuan pasukannya setelah perintah gencatan senjata. Namun penghentian tembak-menembak telah dimusyawarahkan, meski belum menemukan tindakan yang dapat mengurangi jatuhnya korban jiwa.

Pengakuan Kedaulatan RI oleh Belanda 27 Desember 1949

 

Pelaksanaan Persetujuan Konferensi Meja Bundar yang ditandatangani di Den Haag, Belanda pada tanggal 2 November 1949, wakil tertinggi mahkota Belanda (dulunya disebut Gubernur Jendral) AHJ. Lovink menyerahkan tanggungjawab pemerintahan kepada Republik Indonesia Serikat yang diwakili oleh Menteri Pertahanan Sri Soeltan Hamengkoeboewono IX. Usia kemerdekan yang baru empat tahun dan pemerintahan yang masih balita ternyata tidak menyebabkan kita kalah dalam diplomasi melawan Belanda sebaliknya hasil diplomasi beberapa bulan oleh para pemimpin pemerintahan Indonesia dibawah pimpinan Wapres Drs. Moehammad hatta tersebut benar-benar luar biasa sehingga berhasil membuat Republik Indonesia diakui kedaulatannya (versi Indonesia, versi Belanda adalah penyerahan Kedaulatan) walau dengan nama Republik Indonesia serikat / RIS.

Republik Indonesia Serikat (RIS) merupakan suatu kesepakatan antara RI dan negara-negara bagian yang didirikan di daerah pendudukan Belanda. Kebijakan yang dirumuskan pimpinan RI ( Bung Karno dan Bung Hatta ) ketika berada dalam tahanan Belanda di Pulau Bangka setelah ibukota perjuangan RI, Yogyakarta, diduduki oleh Belanda pada tanggal 19 Desember 1949 dengan sebutan "Trase Baru" ingin merangkul para wakil "Negara-Negara Federal" itu dalam suatu front bersama menghadapi Belanda di Meja perundingan. Hasilnya adalah kesepakatan mendirikan RIS, karena Belanda hanya bersedia mengakui kedaulatan dan menyerahkan tanggungjawab pemerintahan kepada RIS.
Namun, pihak RI berhasil mendudukkan Ir. Soekarno sebgai Presiden RIS dan Drs. Moehammad Hatta sebagai Perdana Menteri. Kemenangan strategis yang berhasil dicapai dalam Konferensi Meja Bundar ( KMB ) ini adalah keputusan bahwa inti angkatan perang RIS adalah TNI. Dan tentara Belanda di Indonesia yang dikenal dengan nama KNIL dibubarkan dalam waktu enam bulan. Konsesi yang terpaksa diberikan pihak Indonesia adalah beberapa ikatan di bidang ekonomi/finansial dan pihak Belanda masih menguasai " Residensi" Irian Barat yang dinyatakan sebagai masalah sengketa. namun, dispakati bahwa masalah itu akan diselesaikan melalui perundingan dalam masa waktu satu tahun (kemudian ternyata, sengketa Irian Barat baru dapat diselesaikan setelah 12 tahun KMB berlalu).

Namun, segi-segi tidak begitu menguntungkan dari persetujuan KMB itu seperti tidak merupakan beban pada tanggal 27 Desember 1949. Yang penting, Belanda menyerahkan tanggungjawab pemerintahan kepada pihak Indonesia yang diwakili oleh tokoh populer pada waktu itu, yaitu Bung Soeltan Hamengkoeboewono IX.
Ia mengenakan seragam militer TNI dengan pangkat kehormatan Letnan Jendral. rakyat jakarta selama bertahun-tahun dibawah pemerintahan Belanda jarang melihat tokoh-tokoh TNI dalam seragam militer.
Pada hari itu mereka ikut bangga menyaksikan para perwira TNI ikut tampil seperti Letnan Kolonel Daan Yahya ( Gubernur Militer Jakarta Raya ) dan Kolonel Tahi Bonar Simatupang ( Pejabat Kepala Staf Angkatan Perang RIS ).

Yang paling membanggakan bagi rakyat Jakarta adalah kehadiran Pasukan Batalyon Kala Hitam dari Divisi Siliwangi di depan Istana Merdeka dalam upacara penurunan bendera Belanda (Merah-Putih-Biru) dan dikibarkannya Sang Saka Merah Putih. Batalyon Kala Hitam dipimpin oleh Mayor Kemal Idris, tetapi kesatuan yang ikut upacara di samping pasukan Belanda dipimpin oleh Letnan Poniman (kemudian pernah menjadi Menteri Pertahanan dan Keamanan).

Pada saat yang bersamaan, tanggal 27 Desember 1949 itu, di istana Dam di Amsterdam, Belanda diselenggarakan serah terima (pihak Indonesia menyebutnya Pengakuan Kedaulatan) kedaulatan atas wilayah Indonesia, dulunya Hindia Belanda. Upacara khidmat itu dihadiri oleh oleh Ratu Belanda, Juliana dan RIS diwakili sebuah delegasi yang dipimpin oleh Perdana Menteri Moehammad Hatta.

Ia bertahun-tahun bermukim di negara Belanda sebagai mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi di Rotterdam. Ia pernah ditahan dan dibawa ke pengadilan karena dituduh sebagai aktivis Organisasi Perhimpunan Indonesia ( PI ) yang telah menimbulkan keonaran. Sudah pasti upacara 27 Desember 1949 itu merupakan pengalaman bahagia dan unik bagi Bung Hatta. Namun ketika seorang wartawan Belanda selesai upacara tersebut bertanya, bagaimana perasaannya, Bung Hatta menjawab, "Ah, biasa saja". Sungguh sebuah ungkapan merendah dari diplomat ulung yang juga merupakan salah satu Proklamator kemerdekaan RI tersebut. Padahal dari peristiwa ini Indonesia kemudian diakui sebagai sebuah negara yang berdaulat sejajar dengan bangsa-bangsa lain yang sudah merdeka. Ia sudah bahagia dan tanpa pamrih memberikan sumbangsih tenaga dan pikiran bagi bangsa dan negaranya.

Sejarah Politik Indonesia

Sejarah politik adalah analisis peristiwa-peristiwa politik, narasi (oral history) , ide, gerakan dan para pemimpin Konstitusionalin yang biasanya disusun berdasarkan negara bangsa dan walaupun berbeda dengan ilmu bidang sejarah akan tetapi tetap berhubungan antara lain dengan bidang sejarah lain seperti sejarah sosial, sejarah ekonomi, dan sejarah militer.

Secara umum, sejarah politik berfokus pada peristiwa-peristiwa yang berkaitan dengan negara-negara dan proses politik formal. Menurut Hegel, Sejarah Politik "adalah gagasan tentang negara dengan kekuatan moral dan spiritual di luar kepentingan materi pelajaran: itu diikuti bahwa negara merupakan agen utama dalam perubahan sejarah"  Ini salah satu perbedaan dengan, misalnya, sejarah sosial, yang berfokus terutama pada tindakan dan gaya hidup orang biasa, atau manusia dalam sejarah yang merupakan karya sejarah dari sudut pandang orang biasa.

Sejarah Sistem Politik Indonesia bisa dilihat dari proses politik yang terjadi di dalamnya. Namun dalam menguraikannya tidak cukup sekedar melihat sejarah Bangsa Indonesia tapi diperlukan analisis sistem agar lebih efektif. Dalam proses politik biasanya di dalamnya terdapat interaksi fungsional yaitu proses aliran yang berputar menjaga eksistensinya. Sistem politik merupakan sistem yang terbuka, karena sistem ini dikelilingi oleh lingkungan yang memiliki tantangan dan tekanan.

Dalam melakukan analisis sistem bisa dengan pendekatan satu segi pandangan saja seperti dari sistem kepartaian, tetapi juga tidak bisa dilihat dari pendekatan tradisional dengan melakukan proyeksi sejarah yang hanya berupa pemotretan sekilas. Pendekatan yang harus dilakukan dengan pendekatan integratif yaitu pendekatan sistem, pelaku-saranan-tujuan dan pengambilan keputusan

Proses politik mengisyaratkan harus adanya kapabilitas sistem. Kapabilitas sistem adalah kemampuan sistem untuk menghadapi kenyataan dan tantangan. Pandangan mengenai keberhasilan dalam menghadapi tantangan ini berbeda diantara para pakar politik. Ahli politik zaman klasik seperti Aristoteles dan Plato dan diikuti oleh teoritisi liberal abad ke-18 dan 19 melihat prestasi politik dikuru dari sudut moral. Sedangkan pada masa modern sekarang ahli politik melihatnya dari tingkat prestasi (performance level) yaitu seberapa besar pengaruh lingkungan dalam masyarakat, lingkungan luar masyarakat dan lingkungan internasional.

Pengaruh ini akan memunculkan perubahan politik. Adapun pelaku perubahan politik bisa dari elit politik, atau dari kelompok infrastruktur politik dan dari lingkungan internasional.

Perubahan ini besaran maupun isi aliran berupa input dan output. Proes mengkonversi input menjadi output dilakukan oleh penjaga gawang (gatekeeper).

Terdapat 5 kapabilitas yang menjadi penilaian prestasi sebuah sistem politik :

1. Kapabilitas Ekstraktif, yaitu kemampuan Sumber daya alam dan sumber daya manusia. Kemampuan SDA biasanya masih bersifat potensial sampai kemudian digunakan secara maksimal oleh pemerintah. Seperti pengelolaan minyak tanah, pertambangan yang ketika datang para penanam modal domestik itu akan memberikan pemasukan bagi pemerintah berupa pajak. Pajak inilah yang kemudian menghidupkan negara.

2. Kapabilitas Distributif. SDA yang dimiliki oleh masyarakat dan negara diolah sedemikian rupa untuk dapat didistribusikan secara merata, misalkan seperti sembako yang diharuskan dapat merata distribusinya keseluruh masyarakat. Demikian pula dengan pajak sebagai pemasukan negara itu harus kembali didistribusikan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah.

3. Kapabilitas Regulatif (pengaturan). Dalam menyelenggaran pengawasan tingkah laku individu dan kelompok maka dibutuhkan adanya pengaturan. Regulasi individu sering memunculkan benturan pendapat. Seperti ketika pemerintah membutuhkan maka kemudian regulasi diperketat, hal ini mengakibatkan keterlibatan masyarakat terkekang.

4. kapabilitas simbolik, artinya kemampuan pemerintah dalam berkreasi dan secara selektif membuat kebijakan yang akan diterima oleh rakyat. Semakin diterima kebijakan yang dibuat pemerintah maka semakin baik kapabilitas simbolik sistem.

5. kapabilitas responsif, dalam proses politik terdapat hubungan antara input dan output, output berupa kebijakan pemerintah sejauh mana dipengaruhi oleh masukan atau adanya partisipasi masyarakat sebagai inputnya akan menjadi ukuran kapabilitas responsif.

6. kapabilitas dalam negeri dan internasional. Sebuah negara tidak bisa sendirian hidup dalam dunia yang mengglobal saat ini, bahkan sekarang banyak negara yang memiliki kapabilitas ekstraktif berupa perdagangan internasional. Minimal dalam kapabilitas internasional ini negara kaya atau berkuasa (superpower) memberikan hibah (grants) dan pinjaman (loan) kepada negara-negara berkembang.

Ada satu pendekatan lagi yang dibutuhkan dalam melihat proses politik yaitu pendekatan pembangunan, yang terdiri dari 2 hal:

a. Pembangunan politik masyarakat berupa mobilisasi, partisipasi atau pertengahan. Gaya agregasi kepentingan masyarakat ini bisa dilakukans ecara tawaran pragmatik seperti yang digunakan di AS atau pengejaran nilai yang absolut seperti di Uni Sovyet atau tradisionalistik.

b. Pembangunan politik pemerintah berupa stabilitas politik

PROSES POLITIK DI INDONESIA

Sejarah Sistem politik Indonesia dilihat dari proses politiknya bisa dilihat dari masa-masa berikut ini:

- Masa prakolonial

- Masa kolonial (penjajahan)

- Masa Demokrasi Liberal

- Masa Demokrasi terpimpin

- Masa Demokrasi Pancasila

- Masa Reformasi

Bila diuraikan kembali maka diperoleh analisis sebagai berikut :

1. Masa prakolonial (Kerajaan)

· Penyaluran tuntutan – rendah dan terpenuhi

· Pemeliharaan nilai – disesuikan dengan penguasa atau pemenang peperangan

· Kapabilitas – SDA melimpah

· Integrasi vertikal – atas bawah

· Integrasi horizontal – nampak hanya sesama penguasa kerajaan

· Gaya politik - kerajaan

· Kepemimpinan – raja, pangeran dan keluarga kerajaan

· Partisipasi massa – sangat rendah

· Keterlibatan militer – sangat kuat karena berkaitan dengan perang

· Aparat negara – loyal kepada kerajaan dan raja yang memerintah

· Stabilitas – stabil dimasa aman dan instabil dimasa perang

2. Masa kolonial (penjajahan)

· Penyaluran tuntutan – rendah dan tidak terpenuhi

· Pemeliharaan nilai – sering terjadi pelanggaran ham

· Kapabilitas – melimpah tapi dikeruk bagi kepentingan penjajah

· Integrasi vertikal – atas bawah tidak harmonis

· Integrasi horizontal – harmonis dengan sesama penjajah atau elit pribumi

· Gaya politik – penjajahan, politik belah bambu (memecah belah)

· Kepemimpinan – dari penjajah dan elit pribumi yang diperalat

· Partisipasi massa – sangat rendah bahkan tidak ada

· Keterlibatan militer – sangat besar

· Aparat negara – loyal kepada penjajah

· Stabilitas – stabil tapi dalam kondisi mudah pecah

3. Masa Demokrasi Liberal

· Penyaluran tuntutan – tinggi tapi sistem belum memadani

· Pemeliharaan nilai – penghargaan HAM tinggi

· Kapabilitas – baru sebagian yang dipergunakan, kebanyakan masih potensial

· Integrasi vertikal – dua arah, atas bawah dan bawah atas

· Integrasi horizontal- disintegrasi, muncul solidarity makers dan administrator

· Gaya politik - ideologis

· Kepemimpinan – angkatan sumpah pemuda tahun 1928

· Partisipasi massa – sangat tinggi, bahkan muncul kudeta

· Keterlibatan militer – militer dikuasai oleh sipil

· Aparat negara – loyak kepada kepentingan kelompok atau partai

· Stabilitas - instabilitas

4. Masa Demokrasi terpimpin

· Penyaluran tuntutan – tinggi tapi tidak tersalurkan karena adanya Front nas

· Pemeliharaan nilai – Penghormatan HAM rendah

· Kapabilitas – abstrak, distributif dan simbolik, ekonomi tidak maju

· Integrasi vertikal – atas bawah

· Integrasi horizontal – berperan solidarity makers,

· Gaya politik – ideolog, nasakom

· Kepemimpinan – tokoh kharismatik dan paternalistik

· Partisipasi massa - dibatasi

· Keterlibatan militer – militer masuk ke pemerintahan

· Aparat negara – loyal kepada negara

· Stabilitas - stabil

5. Masa Demokrasi Pancasila

· Penyaluran tuntutan – awalnya seimbang kemudian tidak terpenuhi karena fusi

· Pemeliharaan nilai – terjadi Pelanggaran HAM tapi ada pengakuan HAM

· Kapabilitas – sistem terbuka

· Integrasi vertikal – atas bawah

· Integrasi horizontal - nampak

· Gaya politik – intelek, pragmatik, konsep pembangunan

· Kepemimpinan – teknokrat dan ABRI

· Partisipasi massa – awalnya bebas terbatas, kemudian lebih banyak dibatasi

· Keterlibatan militer – merajalela dengan konsep dwifungsi ABRI

· Aparat negara – loyal kepada pemerintah (Golkar)

· Stabilitas stabil

6. Masa Reformasi

· Penyaluran tuntutan – tinggi dan terpenuhi

· Pemeliharaan nilai – Penghormatan HAM tinggi

· Kapabilitas –disesuaikan dengan Otonomi daerah

· Integrasi vertikal – dua arah, atas bawah dan bawah atas

· Integrasi horizontal – nampak, muncul kebebasan (euforia)

· Gaya politik - pragmatik

· Kepemimpinan – sipil, purnawiranan, politisi

· Partisipasi massa - tinggi

· Keterlibatan militer - dibatasi

· Aparat negara – harus loyal kepada negara bukan pemerintah

· Stabilitas - instabil